JAKARTA, GJ.com - Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menyambut positif kebijakan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jendral, Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., yang lebih mengedepankan pola restorative justice atau jalan damai terkait penerapan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Seoerti dalam Surat Edaran No. 2/II/2021, Kapolri meminta, penyidik menentukan dengan tegas apakah sebuah laporan masuk dalam kategori kritik, masukan, hoaks, atau pencemaran nama baik.
“Bila masih kategori pencemaran nama baik, fitnah, dan penghinaan, Kapolri meminta penyidik mengedepankan jalur damai,” tandasnya.
Menyusul tentang Surat Edaran Kapolri tersebut, Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Firdaus di dampingi sekretaris Jenderal SMSI, M. Nasir mengatakan, kebijakan Kapolri tersebut merupakan langkah positif yang telah dibuat institusi Polri di tengah maraknya kasus pelanggaran UU ITE, khususnya kepada media.
Firdaus berpendapat, UU ITE sejatinya dilahirkan untuk mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik. Untuk itu, ia berharap UU ITE dikembalikan ke alur awalnya sesuai dengan pasal 27, 28, 29, serta 45 dalam UU ITE, sebaiknya dihapus dan pengaturan pasal-pasal tersebut dikembalikan ke KUHP.
Presiden RI Joko Widodo sebenarnya sudah mewacanakan untuk merevisi UU ITE tersebut, karena di dalamnya terdapat pasal “karet” yang multitafsir dan memungkinkan disalahgunakan oleh penegak hukum atau orang yang berperkara.
“Surat edaran Kapolri tersebut sebagai langkah bijaksanaan dalam menangani perkara pelanggaran UU ITE,” tandas Fidaus.
Meskipun telah ada kesepakan kesepahaman atau MoU antara Dewan Pers dan Polri tentang kasus pers agar ditangani dengan menggunakan UU Pers, jelas Firdaus, tetapi masih banyak khususnya di daerah, wartawan yang dikriminalasi dengan UU ITE karena pemberitaanya.
"Kita tetap dukung kebijakan yang telah dikeluarkan Kapolri sambil kita menunggu rekomedasi revisi UU ITE yang tengah dirumuskan Dewan Pers, terkait penyempurnaan UU ITE yang kini tengah digodok pemerintah," pungkas Firdaus**
Editor: Rusyandi
